Menghadapi krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan, Calon Presiden RI Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menghadirkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam perjalanan tirakatnya, Anies Baswedan mendengarkan harapan dan mengalami kondisi masyarakat langsung, termasuk warga pesisir Demak yang terkena abrasi laut.
Anies Baswedan menyadari bahwa krisis iklim bukan lagi perubahan iklim biasa, melainkan sebuah krisis yang harus diatasi dengan serius. Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap dampak krisis iklim, dan penanganannya memerlukan komitmen yang kuat. Sayangnya, meskipun banyak komitmen telah dibuat, pencapaiannya belum memuaskan. Indonesia berada di posisi rendah dalam Environmental Performance Index (EPI), yang menunjukkan kurangnya prioritas dan kualitas hidup yang baik bagi warga negara.
Dampak krisis iklim dirasakan secara nyata oleh masyarakat, seperti hunian warga pesisir yang tergenang air, petani yang gagal panen akibat curah hujan yang tidak menentu, dan komunitas adat yang kehilangan hutan mereka. Namun, kebijakan yang diambil justru inkonsisten dengan masalah tersebut, seperti izin ekspor pasir laut yang berdampak pada abrasi pesisir.
Anies Baswedan percaya bahwa manusia adalah penyebab utama krisis iklim, sehingga solusinya harus berfokus pada mengelola interaksi manusia dengan alam. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengubah paradigma transportasi konvensional yang mengutamakan kendaraan pribadi menjadi transportasi umum terintegrasi. Hal ini telah berhasil meningkatkan jangkauan wilayah transportasi umum yang andal, sehingga jumlah penumpang Trans-Jakarta melebihi 1 juta penumpang per hari. Selain itu, pembangunan trotoar, jalur sepeda, dan taman kota juga mendukung mobilitas yang sehat dan menyatukan warga dari berbagai latar belakang sosial.
Untuk memastikan solusi krisis iklim berkelanjutan, inisiatif-inisiatif tersebut telah dilembagakan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31/2022 mengenai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta. Jakarta telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada tahun 2030, dan hingga tahun 2020, sudah tercapai penurunan sebesar 26%. Angka-angka ini tidak hanya merupakan statistik semata, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas hidup warga melalui kondisi lingkungan yang lebih sehat.
Melalui berbagai langkah konkret yang diambil, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen dan keberpihakan pada penanganan krisis iklim. Dengan fokus pada transportasi terintegrasi, perbaikan tata kelola lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga, upaya ini telah membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.